SIMPAU ( Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum Dishubkominfo Provinsi)

  • Profil PerusahaanTentang Perusahaan

    CV. LUCETECHNO Adalah sebuah perusahaan dalam bidang pengembangan teknologi informasi. Lucetechno memberikan solusi dalam bidang teknologi informasi dengan menggunakan ide, kreasi dan inovasi-inovasi smart. Lucetechno memiliki kompetensi di bidang: Bisnis, Pendidikan, dan Riset. Lucetechno memiliki bidang usaha antara lain: Software Development, Web Design, Multimedia, IT Learning Center, IT Solution, CCTV Camera. RPI mengutamakan profesionalisme dan memberikan yang terbaik untuk klien dan mitra kami dalam menggapai masa depan mereka sehingga mampu berkompetisi dengan yang lain. CV. Lucetechno berdiri pada tanggal 23 Januari 2014 dengan akta notaris No. 22 yang dikeluarkan di INDAH MUKI SUSANTI, SH. M.Kn, Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 03.07.3.62.011632. Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor SK : 0386/03.07/PK/SIUP/IV/2014 dengan Kode kegiatan Usaha : Perdangan Jasa , Dengan Kode KBLI ( 6201, 6202, 6209 ). Dan juga terdaftar sebagai wajib pajak dengan NPWP : 70.027.395.6-201.000.
  • VISI

    Visi Perusahan

    Menjadi perusahaan yang kompeten, profesional, berkualitas dan terpercaya dalam pengembangan, pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai wilayah di Indonesia.
  • Misi

    Misi Perusahaan

    Mengembangkan Product IT yang berkualitas dan Kompetitif
    Memberikan servis yang profesional kepada mitra
    Mitra kerja yang terpercaya dan dapat diandalkan
    Mengembangkan inovasi terbaik dan terkini dalam setiap produk
    Meningkatkan benefit dan nilai tambah bagi mitra
    Commit dalam memberikan kepuasan pelayanan dan mengoptimalkan efisensi produktifitas bisnis customer, khususnya dalam bidang teknologi informasi
    Mengembangkan Solusi Teknologi Informasi yang berkesinambungan

SIMPAU ( Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum Dishubkominfo Provinsi)

February 18, 2016
/ / /
Comments Closed

hqdefault

SIMPAU adalah sebuah Sistem Informasi PerizinanAngkutan Umum Dishubkominfo Provinsi. Yang mana sistem dibangun berdasarkan SK Gubernur, SIMPAU pertama kali dibuat pada DISHUBKOMINFO Provinsi Sumatera barat pada tahun 2012, yang mana sampai saat ini masih di kembangkan sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan sistem akan mengikuti peraturan pemerintah. Beberapa peraturan SK Gubernur antara lain adalah :

  • Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 TAHUN 2005 Tentang “Penyelenggaraan Angkutan Pemadu Moda Bandar Udara Internasional Minangkabau Provinsi Sumatera Barat”.
  • Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 TAHUN 2012 Tentang “Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Sumatera Barat”.SIMPAU
  • Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 TAHUN 2013 Tentang “Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat”.
  • Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2011 Tentang “Retribusi Perizinan Tertentu”.
  • Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2011 Tentang “Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek”.
  • Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2009 Tentang “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)”.
  • Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2014 Tentang “Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594)”.
  • Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2009 Tentang “Tarif Jarak Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang AKDP Dengan Mobil Bus Ekonomi Di Sumatera Barat”.
  • Keputusan Menteri Perhubungan KM. 35 Tahun 2003 Tentang “Penyelenggaran Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum”.
  • Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 TAHUN 2005 Tentang “Penyelenggaraan Angkutan Pemadu Moda Bandar Udara Internasional Minangkabau Provinsi Sumatera Barat”.
  • Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2004 Tentang “Pedoman Izin Taksi Argometer dalam Provinsi Sumatera Barat”
  • Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2005 Tentang “Penyelenggaraan Angkutan Taksi Bandar Udara Internasional Minangkabau Provinsi Sumatera Barat”.
  • Surat Edaran Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor :SE.02/AJ.202/DRJD/2004 tanggal 10 Maret 2004 Tentang “Izin Koperasi Angkutan Sewa”.
  • Peraturan Menteri Perhubungan PM 29 Tahun 2015 Tentang “Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomo  PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek”.
  • Peraturan Menteri Perhubungan PM 28 Tahun 2015 Tentang “Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek”.
  • Peraturan Menteri Perhubungan PM 29 Tahun 2015 Tentang “Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomo  PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek”.
  • Peraturan Menteri Perhubungan PM 28 Tahun 2015 Tentang “Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek”.
  • Peraturan Menteri Perhubungan PM 28 Tahun 2015 Tentang “Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek”.
  • Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 1 Tahun 2015 Tentang “Retribusi Perizinan Tertentu (tambahan lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor: 108)”.
  • Peraturan Gubernur Sumatera Barat 47 Tahun 2015 Tentang “Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor : 47)”.
  • Peraturan Gubernur Sumatera Barat 87 Tahun 2012 Tentang “Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor : 72)”.
  • Keputusan Gubernur Sumatera Barat 570 – 8 – 2013 Tentang “Pendelegasian Wewenang Penandatangan Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagaimanan telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 570-754-2014;

SIMPAU memberikan kemudahan dalam melakukan pengurusan izin kendaraan yang dibawah Dishubkominfo Provinsi. Sistem ini akan bisa beradaptasi berdasarkan peraturan pemerintahan daerah tertentu, karena sistem ini dibangun dapat membantu dinas perhubungan dalam pengelolaan perizinan sesuai dengan peraturan daerah  masing-masing.

Dalam menjawab kebutuhan dari Perizinan kami tawarkan berupa Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum ( SIMPAU ) berbasis web based komputerisasi client server, dimana aplikasi ini didevlopment sesuai dengan
kebutuhan mitra kami. Sehingga manajemen perizinan akan meningkatkan pelayanan secara nyata dan cepat.

Modul Sistem

Modul yang tersedia dalam sistem infomasi perizinan angkutan umum ini adalah sebagai berikut :

1. Management User

Modul Management user adalah modul untuk melakukan penambahan dan penghapusan user operator dan administrator.

2. Management Layanan

Modul Management Layanan adalah modul untuk melakukan penambahan layanan yang mana pembuatan kode layanan akan dibuat berdasarkan peraturan pemerintahan setempat.

3. Management Wilayah

Modul Management Wilayah adalah modul untuk penambahan wilayah trayek yang mana kode wilayah akan dibuatkan berdasarkan peraturan pemerintah setempat.

4. Management Trayek

Modul Management Trayek adalah modul untuk melakukan management trayek, setiap proses kode trayek akan disesuaikan berdasarkan peraturan pemerintah setempat.

5. Management Peraturan Trayek

Modul Management Peraturan Trayek adalah peraturan yang akan menenunjang kinerja sistem.

6. Daftar Perusahaan Baru

Daftar perusahaan baru adalah proses pertama kali untuk mendaftarkan perusahaan baru, yang mana sebuah nomor izin perusahaan akan tercipta secara otomatis sesuai dengan peraturan pemerintahan setempat.

7. Management Perusahaan

Management Perusahaan adalah sebuah modul untuk melakukan manajemen sebuah perusahaan yang sudah terdaftar kedalam sistem.

8. Proses Perpanjangan Kartu Pengawasan

Proses perpanjangan Kartu Pengawasan adalah sebuah proses untuk melakukan perpanjangan kartu pengawasan yang terjadi sekali 1 tahun per kendaraan. Sebuah peraturan sudah terinclude dalahpencatatan biaya tagihan retribusi, denda, berdasarkan jenis kendaraan dan jumlah seat kendaraan.

9. Proses Perpanjangan SK 5 Tahun

Peroses perpanjangan SK adalah proses untuk melakukan perpanjangan SK Izin perusahaan yang mana proses terjadi sekali 5 tahun.

10. Proses Perluasan Trayek

Proses perluasan trayek adalah proses yang mana sebuah perusahaan dapat melakukan perluasan trayek sesuai dengan aturan yang berlaku.

11. Proses Pergantian Trayek

Proses pergantian trayek adalah proses yang mana sebuah perusahaan dapat melakukan pergantian trayek kendaraan tapi masih dalam trayek yang sudah disetujui saja.

12. Proses Penambahan Cadangan

Proses penambahan cadangan adalah proses penambahan cadangan atau dapat dikatan bonus, dengan jenis trayek cadangan.

13. Proses Penambahan Armada

Proses penambahan armada adalah proses penambahan kendaraan yang akan mendatang tapi masih dalam tengang waktu keputusan gubernur yang masih aktif.

14. Proses Perubahan Data Kendaraan

Proses perubahan data kendaraan adalah proses yang mana sebuah data kendaraan dapat dirubah seperti perubahan nomor TNKB , proses ini dapat dilakukan tanpa melakukan penarikan tarif retribusi.

15. Proses Aktif & Non Aktif Kendaraan

Proses aktif dan non aktif kendaraan adalah proses melakukan
non aktif kendaraan dikarena sesuai dengan permintaan atau karena
tidak dilakukan perpanjangan kartu pengawasan, peraturan ini akan
mengikuti peraturan pemerintahan setempat.

16. Proses Cetakan

Proses cetakan sudah dapat dilakukan dengan komputerisasi dengan menggunakan printer DOT MATRIX. Beberapa cetakan yang dapat dilakukan adalah :

16.1 Cetakan Keputusan Baru & Lama

Melakukan cetalakan keputusan jenis perusahaan baru atau perusahaan lama.

16.2 Cetakan Pelaksanaan Baru & Lama

Melakukan cetakan pelaksanaan baru dan lama sebuah perusahaan.

16.3 Cetakan Lampiran Kendaraan

Melakukan cetakan lampiran kendaraan dalam sebuah
perusahaan, cetakan hanya akan melakukan cetakan pada
kendaraan yang aktif saja

16.4 Cetakan Kartu Pengawasan

Cetakan kartu pengawasan adalah cetakan untuk
mencetak kartu pengawasan dengan menggunakan printer
DOT MATRIK. Pada saat ini sistem sudah dapat melakukan
cetakan dengan menggunakan nomor urut pada kartu
pengawasan.

16.5 Cetakan Retribusi/SKRD

Cetakan Kartu retribusi dan SKRD adalan cetakan pada
retribusi, pada saat ini cetakan nomor kartu retribusi sudah dapat
dilakukan secara otomatis oleh sistem.

17. Laporan

Laporan adalah membuat laporan data proses kendaraan
dalam satu tahun yang mana dapat mempermudah melakukan
penyusunan laporan. Beberapa laporan yang dapat dicetak oleh
sistem adalah :

17.1 Laporan Layanan Per Trayek
17.2 Laporan Layanan Per Perusahaan
17.3 Laporan Retribusi Perbulan
17.4 Laporan Retribusi Per Tahun
17.5 Laporan Detail Kendaraan

18. Proses Undangan Klarifikasi

Proses undangan klarifikasi adalah mencetak sebuah surat
undangan kepada perusahaan. Beberapa surat undangan yang
dapat dicetak oleh sistem adalah :

18.1 Undangan Klarifikasi Izin

Undangan Klarifikasi izin adalah proses cetakan klarifikasi
izin sebelum jatuh tempo akhir izin

18.2 Undangan Klarifikasi Retribusi

Undangan klarifikasi retribusi adalah proses cetakan
undangan klarifikasi sebelum masuk jatuh tempo akhir retribusi.

19. Cetakan Peringatan

Melakukan cetakan peringatan yang mana dalam bentuk
notifikasi pesan, sehingga mempermudahkan oprator untuk
mengetahui perusahaan yang perlu dilakukan peringatan.

19.1 Proses Cetakan Peringatan Izin Pertama
19.2 Proses Cetakan Peringantan Izin Kedua19.3 Proses Cetakan Peringantan Izin Ketiga
19.4 Proses Cetakan Peringantan Retribusi Pertama
19.5 Proses Cetakan Peringantan Retribusi Kedua
19.6 Proses Cetakan Peringantan Retribusi Ketiga
19.7 Proses Cetakan Peringatan Keputusan
19.8 Proses Cetakan Peringatan Izin

20. Histori Undangan & Peringatan

Histori berguna untuk melihat cetakan dan undangan yang pernah dikeluarkan oleh sistem.

21. Profil

Modul untuk melakukan pergantian data profil dan password.

22. Bantuan

Modul bantuan dalam bentuk tutorial dan video.

23. Laporan Bug

Modul laporan bug untuk melakukan kemudahan memberikan pesan kepada developer untuk melakukan perbaikan sistem.

24. Grafik

Grafik jumlah kendaraan perlayanan.

Dan masih banyak lagi modul-modul yang akan di kembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Jika ada tambahan modul jangan ragu, kami akan merancangn modul khusus buat partner kami.

Masukan Penawaran Harga Pada Form Di bawah ini

Fields marked with an * are required
  • Portofolio

    Beberapa Contoh Aplikasi yang pernah kami bangun didalam Portofolio
  • Testimonial

  • PartnerPerusahaan dan Instansi yang berkerja sama dengan Perusahaan

    Mahkota Kripik Balado

    Kripik Balado Mahkota

    Kerja sama dengan Pusat Oleh-oleh disumatera Barat dalam pembangunan sistem penjualan. Kerja sama yang diciptakan seperti keluarga sehinggan konsultas
    Institut Seni Indonesia Padang Panjang

    Institut Seni Indonesia Padang Panjang

    Institut Seni Indonesia Padang Panjang Bekerja Sama Dengan Lucetechno sejak tahun 2014  dalam Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa, Sam
    dishubkominfo

    DishubKominfo Prov. Sumatera Barat

    Dishubkominfo Provinsi Sumatera Barat sudah dari 2013 Bekerja Sama dengan Lucetechno dalam Pengembangan Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum Dishu
Copyright © 2014 - 2018 CV. LuceTechno